uu kepolisian no 2 tahun 2002. 2 Tahun 2002, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. uu kepolisian no 2 tahun 2002

Tugas pokok dan wewenang Polri diatur melalui Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut. 21. A. U. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia T. Undang-undang (UU) NO. Kode Etik Profesi Polri C. Pasal 32 ayat (1) UU No. Polri Lembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR, Achmad Baidowi berpandangan sudah saatnya regulasi yang mengatur kepolisian dilakukan perubahan. Edisi. Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Sidang Komisi Kode Etik, MABES POLRI, (1) Undang–Undang No. Uu no. arief. UU No. Jenis. B. Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian,PENJELASAN. BN = Berita Negara. Dengan mematuhi UU No 2 Tahun 2002 Pasal 15, kita dapat membantu kepolisian dalam menjalankan. Login Peraturan Pemerintah (PP) No. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. No. UU No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang. TIPE DOKUMEN. Undang-undang (UU) NO. 000. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. sh. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Peran POLRI Pasal 5 (1) POLRI. menegakkan hukum; dan. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia T. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. A. Dalam UU No. Indonesia. 767 jiwa, luka. 11. Amanat Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terbaru. 2, BN. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. Perwakilan. A. Memelihara. Kata kunci: keamanan, kon ik, tata kelola, Angkatan Bersenjata Republik . Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. “. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 32 ayat (1) berbunyi: “pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembanganOleh: Toar Palilingan TUGAS polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Thn 2002 - Edisi Terbaru. Dalam UU No. e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; b. A. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut : a. 4 BAB IV; 5 BAB V; 6 BAB VI; 7 BAB VII; 8 BAB VIII; 9 BAB IX; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002. Alfons. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Instruksi Presiden No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pasal 9. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Police Act is a legal application that allows you to search for Articles in Law no. Serta mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. 42 Sadjijono. 3Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. 000. Menimbang . Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. 3. UU No 2 Tahun 2002 tentang POLRI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. UMUM. 0. U. 2 Tahun. 5. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian masuk dalam Program Prolegnas. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi : 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. umum. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. ”. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 68 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Adapun tugas-tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 poin 1, Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Propam Polres Malang, pada tanggal 23 Agustus 2014. Pasal 5 ayat (1) UU No. Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU No. Subjek. Dasar Hukum. NI MATUL HUDA SH. . Terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap UUD 1945. 2 Tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia MATERI POKOK PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional. Emi Wiranto. Dengan demikian pada awal tahun 2002 ABRI dilikuidasi menjadi TNI dan Kepolisian Negara Indonesia dan masing-masing berdiri. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Berdasarkan hasil penelitian , maka peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisisan (sektor boroko) dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja penangannya kebanyakan dalam hal ini menggunakan konsep diversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 13 Tahun 1961 yang masih memacu kepada UU RI No. RUU tentang Perubahan UU No. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. UMUM. Kompolnas merupakan lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. com Submitted : 11 Januari 2021 Revised : 25 Januri 2021 Accepted : 29 Januari 2021 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. Search. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2017. dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dikaitkan dengan Polri selaku penyidik sebagaimana. UU. 2 tahun 1999 B. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 245 , TLN NO. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan. 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Pengawas. 2 Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. Beranda Produk Hukum Monografi Hukum Buku Hukum Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU RI No. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi. Undang - undang ini disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Januari 2002 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada 8 Januari 2002. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan b. 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya ^Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas. 2 tahun 1999 B. Persyaratan untuk mendapat izin memiliki senjata api terbilang ketat. Ketentuan Penyiaran. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. “Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,”. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2. Harga UU RI no 2 th 2002 tentang Kepolisian. Linus J McManaman, Social Engineering: Legal Philosophy of Roscoe Pound, (London: Abbey Student Press, 1956), hal. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara. : 8 THN 1981 TENTANG KUHAPSKLD warna MERAH bagi PEMEGANG KITAP. No. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan. Perubahan Ke-4 U UD . TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Muhammad Arif Universitas Islam Kalimantan Jl. SUMBER. 3 No. pursuant to Law No 2 Thn 2002 about State police of Republic Of Indonesia also. Tugas Polri adalah. tersebut sejalan dengan amanah UU No. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. (UU Kepolisian) (Assa, 2017). bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang. Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahunAdapun berdasarkan Undang-undang (UU) No. Indonesia. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Kepolisian. Harga Undang - Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Rep. POLRI di bawah Presiden. Khususnya soal kewenangan Propam dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pemberian sanksi etik dan penindakan. Polri dapat melakukan diskresi B. UU Nomor 2 Tahun 2002 secara eksplisit juga menyatakan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Dikutip dari Klinik Hukumonline berjudul Proses Hukum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, Pasal 29 ayat (1) UU No. SEPERTI yang kita ketahui bersama, dalam bingkai yuridis, salah satu elemen utama. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) 6. Kepolisian khusus; b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pol: 02 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polisi (Studi Penelitian Polres Palopo), Jurnal I La Galigo. Peraturan Pemerintah (PP) NO. VlI/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI. Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18, yaitu “Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. polri. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU RI No. Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. NOMOR 2 TAHUN 2002. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok. Dalam UU No 2 tahun 2002 terdapat Eksekutif substansi baru perihal hal ikhwal kepolisian yaitu : 15. dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2002 sampai sekarang2. 13, LN. mh. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. Stella Queen. Please save your changes before. Maraden Panggabean, Divisi Pembinaan dan Hukum Mabes Polri, mengatakan perbantuan TNI kepada Polri sebenarnya sudah diatur secara umum dalam UU Kepolisian, khususnya pasal 41 UU No. 2. 500. A. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan. UU No. Dalam UU No. 3 Sekitar Persoalan UU No. 6Sadjijono, Ibid. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik. Menegakkan hukum. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu 4 Inyoman nurjaya S. Dalam undang – undang ini mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan tindakan lain D. KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DI BIDANG TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB VI A. Kepolisian No. 2 Perbedaan antara ketiga norma Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan (Rahardjo,1993) di dalam masyarakat tersebut kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi dimana kebiasaan lebih berorientasi pada pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan perbuatan- perbuatan. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangkaPolri berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI. kemudian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 UU No. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam.